MK Siap Ambil Alih Kasus Pilkada

Minggu, 17 Februari 2008 03:19 wib | Sofyan Dwi - Sindo

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) siap menangani sengketa pilkada. Asalkan, pembentuk undang-undang menyebutkan pilkada masuk dalam rezim pemilu.

Hakim MK I Dewa Gede Palguna mengatakan jika rezim pilkada sudah diubah menjadi rezim pemilu, secara otomatis penanganan sengketa akan ada di MK. Sesuai UUD 1945, setiap penanganan kasus pemilu ditangani oleh MK.

"Mau tidak mau, siap tidak siap, kita siap mengambil alih kasus pilkada," kata Gede Palguna di Jakarta, Sabtu (16/2/2008).

Ia menambahkan, saat ini pilkada ditangani Mahkamah Agung (MA) karena undang-undang tidak menyebut pilkada sebagai rezim pemilu. Jika kelak pembentuk undang-undang mengubahnya dan definisi pilkada adalah pemilu, maka MK wajib mengambil alih kasus pilkada.

MK sendiri, jelas Gede Palguna, sudah terbiasa dalam menangani kasus sengketa pilkada. Dalam pemilu 2004 lalu saja, MK menerima lebih dari 270 kasus pemilu. Semuanya bisa ditangani dengan baik.

"Kalau untuk menangani kasus sengketa pemilu, kami memang sudah terbiasa," pungkasnya.

Sementara itu Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, melihat kinerja MA dalam penanganan kasus pilkada, sudah selayaknya dilakukan uji penanganan sengketa pilkada oleh MK.

Selama ini, jelas Ray, MK memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus sengketa pemilu. Sehingga sudah sewajarnya bisa diambil alih.

"Melihat hasil putusan sengketa pilkada yang dilakukan oleh MA saat ini, memang selayaknya sengketa pilkada dibawa ke MK saja," tegas dia.

Meski demikian, tidak mudah dalam pengambilalihan kasus ini. Minimal, jelas dia harus ada revisi UU No 32/2004 agar kewenangannya bisa diambil oleh MK. (Sofyan Dwi/Sindo/jri)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA ยป